Kebijakan Pemulihan Ekonomi, Faisal: Menutupi Salah Kelola

Keijakan pemerintah terikat pemulihan ekonomi akibat covid hanya bersifat bisnis.

TERKINI.com, JAKARTA — Ekonom senior Indef Faisal Basri menilai, kebijakan terbaru pemerintah terikat pemulihan ekonomi akibat Covid-19 hanya bersifat bisnis semata. Bahkan, kebijakan tersebut hanya sekadar menutupi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan.

Hal ini disampaikannya saat diskusi online yang digelar KAHMIPreneur, Senin (1/6). Selain Faisal Basri, diskusi ini menghadir pembicara lain yakni anggota Komisi Xi DPR RI Kamrussamad dan Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani.

Menurut Faisal, setidaknya senilai Rp 152 triliun digelontorkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana sebanyak itu untuk suntikan penyertaan modal negara (PMN) dan dana kompensasi, serta dana talangan Investasi.

“Jadi tidak tidak ada kaitannya dengan pandemi tapi sekadar untuk menutupi salah kelola. Saya kita banyak politik kepentingan di sana,” kritik Faisal Basri, Senin (1/6).

Oleh karena itu, kata Faisal, semestinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat menyoroti dan mengkritik terkait anggaran tersebut. Total dana stimulus yang digelontorkan untuk BUMN sebanyak Rp 152,15 triliun. Kemudian Rp 25,27 triliun diberikan untuk lima perusahaan dalam bentuk dana PMN. Kelima perusahaan BUMN tersebut adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pengembangan Pariwisata Indonesia, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Hutama Karya, dan Permodalan Nasional Madani.

Selanjutnya, sebanyak Rp 94,2 triliun dikucurkan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Sedangkan Rp Rp 32,6 triliun dana talangan investasi diberikan ke Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas. Sementara dana kompensasi tersebut sifatnya tidak memiliki komitmen dalam APBN. 

“Akibatmya penggantian kerugian ke Pertamina dan PLN terbata-bata. Saya khawatir nantiny akan terjadi kerusuhan sosial seperti sekarang terjadi di AS. Ini terjadi akibat kekuasaan negara mendominasi,” ucap Faisal Basri. 

source

Diskusi Daring, Din Syamsuddin Sebut Tiga Syarat Pemakzulan

Seorang pemimpin akan dilihat kepemimpinannya pada masa kritis.

TERKINI.com,JAKARTA — Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Din Syamsuddin, menyebutkan, berdasarkan pendapat beberapa teoritikus politik Islam, pemakzulan pemimpin mungkin dilakukan. Pemakzulan dapat dilakukan jika telah ada beberapa kriteria, di antaranya adanya ketidakadilan dan ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan dan kelangkaan visi.

“Di dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, yang mungkin ingin saya kutip umpamanya Al-Mawardi yang sangat terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, itu mungkin dilakukan jika syarat-syaratnya sudah tertanggalkan,” ujar Din dalam diskusi daring bersama Mahutama dan KJI, Senin (1/6).

Din menjelaskan, hal pertama yang dapat membuat suatu imam atau pemimpin dimakzulkan menurut Al-Mawardi ialah adanya ketidakadilan. Beberapa contohnya jika pemimpin tidak berlaku adil, tidak mampu menciptakan keadilan dalam masyarakatnya, hanya menciptakan suatu kelompok yang lebih kaya daripada yang lain, menyebabkan kesenjangan sosial.

“Katakanlah indikatornya gini indeks dalam sebuah negara, ini sangat asasi sekali. Karena itu adalah syarat utama dari seorang pemimpin. Maka, jika itu berkurang atau hilang, itu syarat sudah dapat dilakukan pemakzulan,” kata dia.

Kemudian, hal kedua ialah jika terjadi ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan, dan kelangkaan visi dari seorang pemimpin. Visi yang ia sebut dalam konteks ini ialah tentang cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara modern, kata dia, visi tersebut merupakan cita-cita nasional suatu bangsa. Indonesia ia sebut memiliki visi menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman kegiatan akademik, pemberangusan mimbar akademik, itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa,” jelas dia.

Syarat ketiga, yakni ketika seorang pemimpin di sebuah negara mengalami kehilangan kewibawaan karena kehilangan dan kekurangan kemampuan untuk memimpin, terutama di dalam situasi kritis. Menurut Din, seorang pemimpin akan dilihat kepemimpinannya pada masa kritis.

Selain mengutip dari Al-Mawardi, Din juga mengutip pendapat filsuf Islam, Imam Al-Ghazali. Menurutnya, Imam Al-Ghazali juga memungkinkan adanya pemakzulan seorang pemimpin dengan syarat yang kurang lebih sama, yakni jika terjadi ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

“Ketidakadilan atau kezaliman, terutama orientasi represif, diktatorship,” terang dosen Pemikiran Politik Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut.

Din melihat kehidupan kenegaraan di Indonesia saat ini tengah membangun situasi demikian. Ia melihat adanya kediktatoran konstitusional, kediktatoran yang bersemayam di balik konstitusi. Ia pun mengambil beberapa contoh kasus yang mendukung pandangannya tersebut.

“Seperti ada produk Perppu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain,” ungkap mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Ia kemudian mengutip pemikir Islam lainnya, yakni Rasyid Ridho. Ia menerangkan, Rasyid Ridho bahkan menyerukan kepada rakyat untuk melawan pemimpin yang zalim, tidak adil, dan membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi negara. “Sekarang kita lihat kehidupan nasional kita mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi dari nilai-nilai dasar itu,” katanya.

source

Pilkada 2020 Diprediksi Hanya Angkat Dua Isu

Isu ekonomi dan Covid-19 akan menjadi dua isu yang dibahas saat Pilkada 2020.

TERKINI.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hanya dua isu yang akan diangkat pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Desember 2020, yakni Covid-19 dan ekonomi. Ketika kepala daerah yang saat ini menjabat tak mampu mengendalikan Covid-19 di wilayahnya maka akan mendapat diskredit dari lawan politiknya.

“Kepala daerah yang enggak mampu menangani, mengendalikan Covid di wilayahnya sama seperti Trump (Presiden Amerika Serika) sekarang, dia mendapatkan diskredit, jatuh legitimasi,” ujar Tito dalam bincang virtual ‘Pancasila dan New Normal’, Senin (1/6).

Menurut dia, paslon penantang lebih banyak cara untuk menarik simpati masyarakat dengan visi misinya jika terpilih nanti. Penantang juga akan mengkritisi kinerja kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Sementara, pejawat atau kepala daerah yang akan ikut kembali dalam pilkada, tak hanya sekadar janji manis. Kepala daerah harus melakukan tindakan dengan memaksimalkan upaya percepatan penanganan virus corona, baik mengendalikan kasus Covid-19 maupun program bantuan sosial.

“Saya kira kita semua sudah tahu lah, kulturnya itu yang paling ditakuti oleh kepala daerah adalah rakyatnya ketika mau pilkada. Kenapa? Karena membutuhkan dukungan suara rakyatnya, apa saja diminta rakyatnya dikasih. Tapi kalau sudah selesai pilkada lupa lagi, biasanya begitu,” tutur Tito.

Ia berharap pilkada dapat membangkitkan masyarakat untuk mendorong kepala daerah serius menanggulangi pandemi Covid-19, menekan penyebarannya dan memastikan kesejahteraan masyarakat selama wabah. Hal ini yang kemudian menjadi peluang dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

“Justru momentum ini bisa mempercepat penanganan Covid karena kepala daerah akan sangat serius, lebih serius menanganinya,” lanjut dia.

Setidaknya ada 220 daerah dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, berpotensi maju kembali dalam pemilihan. Para pejawat ini kini dituntut masyarakat menekan penyebaran virus corona dan menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran.

Namun, kata Tito, peluang tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat. Sebab, jika tidak dilakukan, maka peluang tersebut berubah menjadi tantangan yang rawan akan potensi ajang penularan.

“Kalau salah dan tidak ditaati akan rawan menjadi media penularan, tapi di sisi lain kalau bisa disosialisasikan dengan baik, dan diberitahu kepada masyarakat, ini peluang sebetulnya untuk penanganan Covid,” tutur Tito.

Diketahui, pemungutan suara Pilkada 2020 di 270 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota akan digelar pada 9 Desember mendatang. Jadwal ini bergeser tiga bulan dari waktu semula pada 23 September, ditunda akibat pandemi Covid-19.

source

Telkom Modernisasi Jaringan Kota Serang dan Kabupaten Lebak

Modernisasi jaringan Telkom ke fiber optic jadi landasan pelayanan layanan

TERKINI.com, JAKARTA — Di tengah kondisi pandemi COVID-19, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tetap mengoptimalkan operasional network, salah satunya fiberisasi jaringgan demi mendukung terwujudnya pengalaman digital terbaik pelanggan yang beraktivitas di rumah.

Pada akhir pekan lalu (29/5), Direktur Network & IT Solution Telkom, Zulhelfi Abidin meresmikan Modern Broadband City Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Peresmian dilakukan secara virtual dengan menggunakan layanan video conference yang turut menayangkan sambutan serta apresiasi dari Walikota Serang H. Syafrudin S.Sos, M.Si dan Kadiskominfo Kabupaten Lebak, Doddy Irawan S.T, M,Si.

Direktur Network & IT Solution Telkom, Zulhelfi Abidin mengatakan, modernisasi jaringan ke fiber optic menjadi landasan penting dalam penyediaan layanan TelkomGroup, baik digital connectivity, platform, maupun services. Dengan adanya modernisasi jaringan di Kota Serang dan Kabupaten Lebak dapat mendukung aktivitas pemerintah di masing-masing lokasi.”

Lebih lanjut Zulhelfi mengatakan, dengan adanya modernisasi ini kualitas layanan ICT bagi masyarakat di Kota Serang dan Kabupaten Lebak meningkat, pelanggan bisa merasakan pengalaman digital terbaik dan ke depannya dapat mendukung percepatan digitalisasi di Indonesia.

Walikota Serang H Syafrudin SSos, MSi melalui video conference menyampaikan ucapan terima kasih kepada Telkom yang telah berhasil membangun infrastruktur jaringan fiber optic 100 persen di Kota Serang.

“Dengan adanya jaringan 100 persen fiber optic, dapat memudahkan masyarakat, Pemerintah, pelaku ekonomi, dan bisnis menjalankan aktivitas. Terutama dalam pelaporan data, SPT, video conference, dan sebagainya dengan kecepatan yang stabil karena didukung layanan prima dan kualitas jaringan yang andal,” ungkapnya.

Hal senada juga dituturkan Kadiskominfo Kabupaten Lebak, Doddy Irawan S.T, M,Si. “Saat ini Kabupaten Lebak sudah dapat mentasbihkan diri sebagai Modern Broadband City dengan adanya jaringan 100 persen fiber optic. Harapan kami semoga Telkom terus meningkatkan layanannya untuk pelanggan dan masyarakat Indonesia.”

Hingga saat ini, Telkom telah melakukan modernisasi jaringan di berbagai kota maupun provinsi di Indonesia, sebanyak 228 Modern Broadband City dan 610 T-Cloud, serta telah melakukan shutdown di 1.234 Sentral Telepon Otomat (STO). Sebelumnya juga telah dilakukan peresmian Modern City di Kota Kediri dan Tulungagung.

“Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati segala yang kita lakukan, khususnya rekanrekan yang bekerja di lapangan untuk kepentingan instalasi, assurance, dan maintenance layanan Telkom Group demi memastikan layanan TelkomGroup. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kondisi dapat kembali normal,” tutur Zulhelfi.

source

Anak Anda Lagi di Fase Pilih-Pilih Makanan?

Tak semua anak akan selamanya jadi pemilih dalam hal makanan.

TERKINI.com, JAKARTA — Sebagian orang tua mungkin pernah menghadapi fase anaknya yang usia balita menolak menyantap sayur dan sangat pilih-pilih soal makanan. Kebiasaan yang disebut picky eater itu membuat orang tua lebih keras memaksa anak untuk memakan apa yang ada.

Dokter anak Megan Pesch yang fokus pada bidang perkembangan perilaku di Michigan, Amerika Serikat, menenangkan orang tua agar tidak terlalu khawatir. Semakin orang tua mencoba mengendalikan anak, efeknya justru membuat anak kian rewel.

“Pilih-pilih makanan adalah hal yang umum selama masa kanak-kanak. Orang tua sering mendengar bahwa anak-anak mereka pada akhirnya akan tumbuh dengan kebiasaan yang sama, tapi itu tidak selalu terjadi,” kata Pesch, dikutip dari laman EurekAlert.

Pesch dan timnya menggagas studi yang melibatkan 317 pasang ibu-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Selama periode empat tahun, tiap keluarga melaporkan kebiasaan makan anak dan sikap ibu saat memberikan makanan.

Kebiasaan pilih-pilih makanan tercatat stabil pada usia prasekolah hingga usia sekolah. Perilaku demikian dikaitkan dengan indeks massa tubuh anak yang lebih rendah, sekaligus beriring dengan tekanan untuk makan dari orang tua dan pembatasan makanan tertentu.

Pesch menyoroti, anak yang suka pilih-pilih makanan cenderung memiliki ibu yang banyak membatasi makanan dan permen. Ibu barang kali berusaha membentuk preferensi makan anak, tapi itu tidak selalu menghasilkan efek yang diinginkan.

Hasil studi yang terbit di jurnal Pediatrics/ itu menunjukkan sisi positif dari anak yang pilih-pilih makanan. Rata-rata memiliki indeks massa tubuh lebih rendah, tetapi sebagian besar masih dalam kisaran sehat.

Itu artinya, mereka tidak kekurangan berat badan dan lebih kecil kemungkinannya mengalami obesitas dibandingkan teman sebayanya. Pesch berharap orang tua membiasakan pola makan sehat pada anak sejak dini, tetapi tidak dengan pendekatan penuh kendali.

“Perlu penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami bagaimana pilihan makanan terbatas anak-anak berdampak pada kenaikan berat badan yang s
ehat dan pertumbuhan jangka panjangnya,” ungkap Pesch.

source

Masa New Normal, Pabrik Rokok Diprediksi Berkurang

Realisasi cukai hasil tembakau hingga akhir April 2020 sebesar Rp 43,33 triliun.

TERKINI.com, JAKARTA– Pemerintah diminta untuk memperhatikan industri hasil tembakau atau rokok pada masa new normal. Pabrik rokok dikhawatirkan semakin berkurang akibat pandemi virus corona.

Merujuk data Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), jumlah pabrik rokok selama 2011 sebanyak 1.540 pabrik, kemudian berkurang pada 2012 sejumlah 1.000 pabrik, dan pada 2013 sejumlah 800 pabrik. Selanjutnya pada 2014 jumlahnya berkurang jadi hanya 700 pabrik, pada 2015 sejumlah 600 pabrik, pada 2016 dan pada 2017 sejumlah 487 pabrik rokok.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Azami Mohammad mengatakan saat ini hanya 100 pabrik rokok yang masih aktif berproduksi. Dia khawatir jumlahnya akan berkurang akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang cuma 100 pabrik yang masif aktif berproduksi setiap harinya. Makanya tidak heran kalau banyak pabrikan rokok kecil yang gulung tikar. Padahal pabrik rokok kecil ini mempunyai manfaat yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar,” ujarnya dalam keterangan tulis, Senin (1/6).

Menurutnya kondisi tersebut juga diperparah dengan naiknya cukai rokok sebesar 23 persen pada awal tahun ini dan rata-rata harga jual eceran sebesar 35 persen. “Kebijakan tersebut mengakibatkan harga rokok naik, namun penjualannya turun, kondisi Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini, jumlah pembelian tembakau semakin menurun,” katanya.

Azami berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan industri tembakau di masa new normal, utamanya pabrik rokok kecil. Apalagi penerimaan negara juga saat ini hanya cukai rokok yang mengalami pertumbuhan signifikan.

Adapun realisasi cukai hasil tembakau atau rokok hingga akhir April 2020 sebesar Rp 43,33 triliun atau tumbuh 26,05 persen (yoy). “Kami berharap di masa new normal pemerintah mampu bersikap adil dalam menempatkan industri hasil tembakau sebagai sektor strategis nasional,” ucapnya.

Azami juga menjelaskan saat ini kondisi industri tembakau semakin sulit dengan di masa pandemi. Menurutnya berbagai pihak juga menekan industri tembakau, seperti kampanye antirokok global Bloomberg Initiative.

Lembaga filantropi yang didirikan miliarder Amerika Serikat (AS) Michael Bloomberg itu menggelontorkan uang hampir satu miliar dolar AS demi mengurangi aktivitas merokok di seluruh dunia. Bloomberg Initiative didirikan untuk mengurangi tembakau, khususnya di negara miskin dan berkembang.

Salah satu negara yang menjadi target adalah Indonesia. Agenda tersebut untuk pertama kalinya dimulai pada 2002 dan akan berakhir pada 2022 mendatang.

“Mereka sekadar menunaikan kewajiban yang diorder oleh pendonor asing agar sesuai dengan pedoman Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),” ucapnya.

Tak hanya itu, Azami juga menilai adanya dorongan perluasan gambar peringatan di bungkus rokok menjadi 90 persen tak beralasan. “Sejauh ini strategi perluasan gambar peringatan di bungkus rokok sama sekali tidak terbukti mengurangi pravelensi perokok di Indonesia. Jika strategi ini tidak berhasil kenapa masih terus didorong?” ucapnya.

source

BKN: Tak Ada Kewajiban ASN Simak Upacara Hari Pancasila

Tak ada sanksi bagi ASN yang tidak menyimak upacara Hari Pancasila secara virtual

TERKINI.com, JAKARTA — Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Paryono mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan perintah terkait kewajiban aparatur sipil negara (ASN) menyimak upacara Hari Pancasila yang digelar secara virtual Senin (1/6) ini. Dengan demikian, sanksi pun tidak diatur bagi ASN yang tidak mengikuti jalannya upacara melalui siaran langsung.

“Saya belum dapat informasi apakah ada semacam surat atau apa yang mengatur tentang ini, mungkin karena situasi saat ini sedang pandemi Covid-19 dan posisi PNS sedang WFH (bekerja dari rumah),” ujar Paryono kepada Republika, Senin.

Ia mengatakan, peringatan Hari Pancasila tahun ini di tengah pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, beberapa pegawai kementerian/lembaga seperti BKN, diwajibkan mengikuti upacara di kantor-kantor pusat BKN, kantor regional I-XIV, bahkan pegawai yang mengambil cuti karena mudik diwajibkan ikut upacara di kantor pemerintah daerah sesuai keberadaannya.

Para pegawai dapat mengirimkan foto dirinya saat mengikuti upacara sebagai bukti. Paryono menuturkan, tak ada perintah serupa tahun ini, maupun perintah mengirimkan foto atau bukti ketika ASN menyimak upacara Hari Pancasila secara virtual.

Namun, menurut dia, beberapa pegawai berinisiatif membuat dokumentasi saat mengikuti upacara dari layar televisi, laptop, maupun telepon pintar. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika tiba-tiba ada perintah demikian.

“Ada pegawai yang inisiatif bikin dokumentasi jika nanti tiba-tiba ada perintah untuk menyampaikan dokumentasi pada saat mengikuti pidato presiden,” kata Paryono.

Ia mengatakan, pelaksanaan upacara berdasarkan surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perihal peringatan Hari Lahir Pancasila. Pelaksana peringatan terdiri dari presiden, wakil presiden, ketua MPR, dan ketua DPR, serta peserta peringatan terdiri dari pimpinan lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, dan gubernur.

Sementara, peserta peringatan dari unsur perwakilan negara Indonesia di luar negeri, bupati/wali kota, dan masyarakat, mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila melalui siaran TVRI, RRI, maupun akun media sosial BPIP. Imbauan ASN wajib mengikuti peringatan dan sanksinya tidak diatur dalam surat tersebut.

“Itu tidak diatur dalam surat tersebut, tetapi atasan masing-masing instansi bisa mengimbau kepada pegawainya,” tutur Paryono.

source