KPK Sebaiknya Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Yenti mengatakan penangkapan Nurhadi sebagai jalan masuk membongkar mafia peradilan.

TERKINI.com, JAKARTA — KPK sebaiknya menjerat mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK diyakini memiliki bukti untuk menjerat Nurhadi dengan pasal tersebut.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih meyakini Ketua KPK Firli Bahuri akan bergerak cepat menangani kasus Nurhadi. Sebab, kasus tersebut sudah cukup lama dan juga bisa mengungkapkan serta menemukan bukti untuk menjerat Nurhadi dengan pasal TPPU.

“Bagaimanapun korupsi yang disangkakan sudah lama, seharusnya didalami ke mana saja aliran dana hasil korupsi bermuara, pada siapa saja dan untuk apa,” kata Yenti melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6).

Apalagi, pakar hukum dari Universitas Trisakti itu mengatakan, penerapan TPPU juga merupakan janji dari para pimpinan KPK periode ini termasuk Ketua KPK Firli Bahuri kepada pansel waktu itu. “Janji ini disampaikan pimpinan KPK kepada saya sebagai penguji saat fit and propert test calon pimpinan KPK 2019-2023,” ungkap dia.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang TPPU Tahun 2010, kata dia, korupsi dan TPPU harusnya bersama-sama didakwakan oleh KPK. “Jangan tunda TPPU-nya, jangan menunggu korupsinya terungkap, keburu hilang jejak hasil korupsinya. Jangan menyampaikan lagi bahwa KPK akan fokus dulu pada korupsinya, itu tidak strategis dan tidak sesuai Pasal 75 UU TPPU,” ujar dia.

Terkait hal itu, ia juga meyakini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menyusun dakwaan kumulatif korupsi dan TPPU dalam satu berkas. “Satu hal lagi, saya yang juga berkesempatan menjadi pengajar bagi jaksa-jaksa yang mendapatkan pendidikan di Korps Adhyaksa, meyakini Jaksa KPK tentunya akan menyusun dakwaan kumulatif korupsi dan TPPU dalam satu berkas,” katanya pula.

Ia pun mengingatkan KPK dengan kepemimpinan Firli harus lebih berani menetapkan TPPU pada perkara korupsi yang ditangani. Hal ini agar hasil korupsi bisa dirampas untuk negara bila kelak putusan pengadilan menyatakan terbukti.

Selain itu, Yenti juga mengatakan penangkapan Nurhadi sebagai jalan masuk membongkar mafia peradilan. “Dengan penangkapan tersebut, seharusnya praktik kotor mafia peradilan yang berakar urat di negeri ini bisa pungkas tuntas. Kesempatan ini pasti akan diambil Firli Bahuri sebagai momentum membersihkan sistem peradilan di Indonesia, mengingat kasus ini berada di epicentrum peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung,” katanya lagi.

Ia juga mengapresiasi atas kerja “silent” KPK yang telah berhasil menangkap Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono (RHE) di Jakarta, Senin (1/6) malam. “Kerja silent ini, tentu tidak lepas dari tipikal atau karakter Pimpinan KPK saat ini, khususnya pengaruh sosok Firli Bahuri, seorang polisi yang tentunya terbiasa bekerja senyap dalam menangani suatu kasus apalagi akan menangkap seseorang,” ujar Yenti.

Dengan kerja senyap, ia pun mengharapkan buronan kasus korupsi lainnya, yakni mantan caleg PDIP Harun Masiku juga dapat tertangkap. “Selain itu, kita harapkan buron yang belum ditangkap KPK, termasuk Harun Masiku dengan cara-cara senyap seperti ini dapat segera menemukan titik terang. Sudah benar KPK saat ini, tidak usah ribut-ribut ke media dahulu tetapi bekerja sesuai aturan yang ada, baru jelaskan ke publik,” ujarnya pula.

sumber : –

source

Pemerintah Tunda Keberangkatan Jemaah Haji 2020

JAKARTA, TERKINI.COM – Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan untuk membatalkan  pemberangkatan jemaah haji tahun 2020/1441 H. Kuota untuk Indonesia sebanyak 221.000 orang. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji 2020 reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Mereka akan diberangkatkan tahun depan.

Akibat kebijakan tersebut, tercatat sebanyak 221.000 calon jemaah haji 2020 batal diberangkatkan.

“Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah tahun 1441 H atau tahun 2020,” ungkapnya.

“Kementerian Agama memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji,” ujar Fachrul Razi

“Pemerintah Arab Saudi hingga pagi ini tidak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana pun,” ungkap Menag Fachrul Razi dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6).

Fachrul Razi menegaskan keputusan pembatalan melalui kaijan yang sangat mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Arab Saudi dapat mengancam keselamatan jemaah. “Ini yang menjadi menjadi dasar pertimbangan,” lanjut Menag.

Fachrul Razi menegaskan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 tersebut berlaku utuk seluruh WNI yang akan menjalankan ibadah haji 2020, baik haji reguler, haji khusus, haji dengan undangan khusus, maupun haji dengan visa khusus yang diterbitkan Kerajaan Arab Saudi.

Menag menambahkan jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi pembayaran akan menjadi jemaah haji 2021 atau diberangkatkan tahun depan. “Setoran akan disimpan dan dikelola terpisah oleh BPKH.”

Airlangga: Golkar Siap Hadapi Pilkada di Tengah Pandemi

Golkar menargetkan kemenangan 60 persen pada Pilkada 2020.

TERKINI.com, JAKARTA–Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar menyambut agenda Pilkada, 9 Desember 2020. Pembukaan Rakornis dilakukan pada Senin (1/6) diikuti 520 kader partai beringin dari berbagai daerah secara virtual.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam pidatonya saat membuka Rakornis memuji seluruh kader yang sudah hadir dalam agenda yang direncanakan digelar hingga Sabtu (6/6) ini. Airlangga mengeklaim partainya paling siap masuk dalam era digital. Ia berharap Golkar juga siap menghadapi pilkada di era pandemi Covid-19 mendatang.

“Semoga dengan kesiapan tersebut, maka Partai Golkar juga diharapkan yang paling siap dalam menghadapi pilkada di era pandemi Covid, dan semoga target Golkar meraih kemenangan 60 persen dapat terpenuhi,” kata Airlangga dalam keterangan kepada TERKINI.com, Senin (1/6) malam.

Bukan kali ini saja Golkar menggelar acara partai secara virtual. Sebelumnya, pada Jumat (29/5) kemarin, Golkar sudah menggelar acara halal bihalal secara virtual. “Ini adalah bukti Golkar adalah partai pertama yang menggunakan tools dan komunikasi virtual untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi ini,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menekankan usaha meraih kemenangan di Pilkada 2020. Menurutnya, kader Golkar harus bisa menyesuaikan dengan kebijakan new normal di bidang politik. Terutama dalam melaksanakan tahapan-tahapan kampanye pilkada serentak.

“Pola kampanye kali ini berubah, karena tidak melakukan pengerahan massa, melainkan dengan door to door campaign, dan pertemuan town hall secara terbatas,” ujar dia.

Kunci dalam kampanye door to door, menurut Airlangga adalah menggerakkan mesin-mesin politik Partai Golkar dari level paling bawah. Selain itu Airlangga juga mengingatkan pentingnya kampanye dengan memanfaatkan media dan IT secara tepat guna. Ia juga meminta agar aplikasi ‘Saksiku’ yang diluncurkan Golkar pada Pemilu 2019 untuk terus diperbarui.

Salah satu agenda Rakornis kali ini adalah memeriksa kesiapan DPD tingkat provinsi dan kabupaten kota menghadapi Pilkada 2020. Agenda lainnya adalah mengevaluasi surat tugas dan surat penetapan sementara. Ketum Golkar berharap rakornis mampu merumuskan metode kampanye yang efektif dan efisien. “Metode kampanye yang tepat di era new normal akan menentukan upaya Partai Golkar mencapai target kemenangan di Pilkada 2020 sebesar 60 persen,” tegas Airlangga.

Ia berpesan kepada seluruh kader, pilkada tahun ini harus dilakukan untuk meraih kemenangan sebesar-besarnya, dan mengutamakan kader terbaik partai Golkar. Airlangga menilai, seluruh pengurus harus mengutamakan untuk mengusung kader sendiri agar menjadi kepala daerah. “Partai Golkar harus bekerja keras, saling membantu agar kader Partai Golkar dan (calon) yang diusung Partai Golkar memenangkan pertarungan pilkada tersebut,” ujarnya.

source

Sony Tunda Peluncuran PS5 | TERKINI.com

Sony menunda rilis PS5 karena adanya protes yang meluas di Minnesota.

TERKINI.com, JAKARTA– Perusahaan Sony menunda acara PlayStation 5 (PS5) yang dijadwalkan pada 4 Juni karena protes kematian George Floyd di Minnesota yang sedang berlangsung. Sony merasa ini bukan waktu yang tepat untuk sebuah perayaan.

“Meskipun kami memahami para gamer di seluruh dunia senang melihat gim PS5, kami tidak merasa saat ini adalah waktu untuk perayaan,” kata Sony dalam sebuah pesan Twitter, seperti yang dilansir dari The Verge, Selasa (2/6).

“Untuk saat ini, kami ingin mundur dan membiarkan suara-suara yang lebih penting didengar,” ujar perusahaan tersebut.

Sony dengan jelas merujuk tanggapan terhadap kematian George Floyd di Minnesota. Protes meluas telah terjadi di kota-kota besar di Amerika Serikat (AS). Protes dimulai pada pekan lalu setelah kematian Floyd dan meningkat secara signifikan selama akhir pekan.

Keputusan Sony mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh EA. EA menunda acara Madden NFL 21. Google juga menunda pengumuman Android 11 versi beta-nya. Sampai sejauh ini Sony belum mengungkapkan tanggal baru untuk acara PS5.

Sebelumnya, Sony telah merencanakan akan menampilkan gim PS5 pada Kamis (4/6). Mereka menjanjikan acara selama satu jam untuk melihat pertama kalinya gim yang akan dimainkan ketika PS5 diluncurkan di musim liburan ini.

source

Harga Emas Turun Tipis | TERKINI.com

Kenaikan umum pasar saham di seluruh dunia mengurangi daya tarik emas.

TERKINI.com, CHICAGO — Harga emas berjangka berbalik turun tipis pada akhir perdagangan Senin (1/6) setelah akhir pekan lalu melonjak tajam, ketika data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun penurunan emas tertahan di tengah meningkatnya gesekan – Washington dan Beijing, protes di Amerika Serikat atas rasisme, serta pelemahan greenback.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melemah tipis 1,4 dolar AS atau 0,08 persen, menjadi ditutup pada 1.750,3 dolar AS per ons. Emas berjangka melambung 23,4 dolar AS atau 1,35 persen menjadi 1.751,7 dolar AS per ons pada akhir perdagangan Jumat (29/5). Emas berjangka masih membukukan keuntungan sebesar 3,4 persen selama Mei.

Indeks manufaktur Institute for Supply Management (ISM) naik menjadi 43,1 persen pada Mei dari level terendah 11-tahun 41,5 persen pada April. Sementara itu, Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pengeluaran untuk proyek konstruksi AS turun lebih kecil dari yang diperkirakan 2,9 persen pada April.

Kenaikan umum pasar saham di seluruh dunia juga mengurangi daya tarik emas. “Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa kesepakatan perdagangan Fase Satu AS-China akan segera dibatalkan,” kata Edward Moya, seorang analis pasar senior di broker OANDA seperti dikutip Reuters. 

China telah mengatakan kepada perusahaan milik negara untuk menghentikan pembelian produk pertanian utama AS, setelah Washington mengatakan akan menghilangkan perlakuan khusus untuk Hong Kong. Ia menambahkan bahwa protes jalanan yang meluas di Amerika Serikat telah meningkatkan kekhawatiran gelombang lain kasus virus corona.

Dolar jatuh ke level terendah sejak pertengahan Maret, lebih lanjut mendukung harga emas. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 32,8 sen atau 1,77 persen, menjadi ditutup pada 18,827 dolar AS per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik 26,5 dolar AS atau 3,03 persen, menjadi menetap pada 901,1 dolar AS per ons.

sumber : –

source

‘Saya Bukan Pengedar, Penipu, Kriminal, Saya Korban’

Dwi Sasono alias DS (40 tahun) menyesali perbuatan menjadi pemakai ganja.

TERKINI.com, JAKARTA — Artis peran Dwi Sasono alias DS (40 tahun) menyesali perbuatan menjadi pemakai narkoba dan dia berpesan kepada para pemakai lainnya agar segera menghentikan perbuatannya sebelum ditangkap oleh pihak berwajib. “Untuk teman-teman media dan teman-teman yang melihat di TV, kalau masih pakai dan masih simpan, lebih baik setop sekarang, jangan tunggu sampai tertangkap,” kata Dwi di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Laki-laki kelahiran Surabaya 30 Maret tahun 1980 ini menyesali perbuatannya yang salah mendekati narkoba untuk mengisi hari-hari luangnya. Dengan nada suara berat, mengenakan baju tahanan berwarna oranye serta sarung tangan dan kaca mata, Dwi mengakui memakai dan ketergantungan narkoba golongan satu tersebut, tapi bukan pengedar.

“Saya memang betul pemakai. Saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban,” kata Dwi.

Di hadapan awak media, Dwi menyampaikan penyesalannya dan keinginannya untuk bisa sembuh sehingga bisa kembali berkumpul bersama keluarga. “Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah, bertemu keluarga saya,” ujar Dwi dengan suara berat tertutup kain sebo.

Dwi juga berpesan agar para pemakai atau penyalahguna narkoba dan masyarakat lainnya untuk menjauhi narkoba dan memilih hidup sehat. “Lebih baik kita mulai hidup sehat,” kata Dwi.

Suami Widi Mulia vokalis grup vokal AB Three (Be3) itu ditangkap Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Mei 2020. Dwi ditangkap tanpa perlawanan dan kooperatif memberitahukan letak penyimpanan 15,6 gram ganja di atas lemari rumahnya.

Penangkapan Dwi berawal dari laporan masyarakat. Lalu polisi melakukan penyelidikan dan didapati seorang pelaku berinisial C. Polisi lalu melakukan pengintaian dan pengejaran terhadap pelaku C, pengedar ganja kepada Dwi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus memastikan, keluarga Dwi tidak terlibat. Dwi hanya menggunakan untuk diri sendiri secara diam-diam tanpa diketahui oleh sang istri. “Sampai saat ini tidak ada (keterlibatan keluarga). Yang bersangkutan (DS) sendiri menggunakan,” kata Yusri.

Dwi Sasono alias DS terjerat Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 111 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat adalah lima tahun penjara.

source

Pemerintah Bahas Usulan Tambahan Dana Pilkada dari APBN

Pemerintah akan membahas usulan tambahan dana untuk Pilkada dari APBN

TERKINI.com, JAKARTA — Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, usulan tambahan dana Pilkada 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dibahas Selasa (2/6) siang. Rapat bakal dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Rencana rapat besok siang dipimpin Bapak Menkopolhukam,” ujar Bahtiar saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/6).

Bahtiar mengatakan, rapat pembahasan anggaran ini sesuai hasil rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, pemerintah dalam hal ini Kemendagri, serta penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 27 Mei 2020 lalu.

Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di provinsi/kabupaten/kota. Tambahan anggaran ini menjadi konsekuensi menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, pelaksanaan setiap tahapan pemilihan harus berpedoman pada protokol penanganan Covid-19. Setidaknya, penyelenggara pemilu membutuhkan alat pelindung diri, masker, sarung tangan, maupun sabun cuci tangan, hand sanitizer, termometer, dan lain sebagainya, untuk digunakan petugas serta pemilih.

“Karena kondisi objektifnya memang pilkada harus memggunakan protokol kesehatan. Jadi kebutuhan objektif untuk masyarakat dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP,” kata Bahtiar.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyetujui pelaksanaan pemungutan suara serentak 2020 digelar 9 Desember tahun ini. Waktu ini bergeser tiga bulan dari jadwal sebelummya 23 September, yang ditunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam rapat bersama itu juga, KPU telah menyampaikan usulan penambahan anggaran karena penyesuaian pelaksanaan tahapan dengan protokol kesehatan. Untuk kebutuhan alat pelindung diri, KPU memperkirakan dana sebesar Rp 535 miliar, belum termasuk pengadaan logistik lainnya seperti penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dan petugasnya.

Penambahan TPS diusulkan untuk mencegah antrean dan kerumunan masyarakat ketika hari pencoblosan. Selain itu, KPU juga mengusulkan pengadaan alat coblos sekali pakai, rapid tes bagi penyelenggara pemilu ad hoc, dan sebagainya.

Ketua KPU RI Arief Budiman meminta anggaran itu tersedia sebelum tahapan pemilihan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang. Tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih yang digelar Juni sudah membutuhkan dukungan alat pelindung diri.

“Ini memang harus dipenuhi di bulan Juni karena tahapannya suda dimulai, karena ada kebutuhan untuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih),” ujar Arief dalam diskusi virtual ‘- Pandemi dan Pilkada, Harus Bagaimana?’, Kamis (28/5).

 

 

source